Jakarta, Quantumnews.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama jajaran kepala daerah dan OPD terkait melakukan kunjungan koordinasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kamis, 7 Agustus 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan upaya pencegahan korupsi di wilayah Sulawesi Barat.
Turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Polman Syamsul Mahmud, Bupati Majene Andi Achmad Sukri Tammalele, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, serta Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus.
Hadir pula Kepala Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Ali Chandra, serta sejumlah pejabat lainnya.
Kepala Inspektorat Sulbar, Muhammad Natsir, mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret yang telah dan akan ditempuh Pemprov Sulbar dalam mencegah praktik korupsi.
“Tadi Pak Gubernur menyampaikan langsung berbagai langkah strategis yang sudah dilakukan, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan,” ungkap Natsir.
Dalam pemaparannya, Gubernur Suhardi Duka membeberkan lima upaya utama yang telah dilakukan Pemprov Sulbar, yakni:
-
Identifikasi Rekam Jejak Pejabat
Sebelum melantik 15 pejabat eselon II, Pemprov telah melakukan penelusuran rekam jejak secara menyeluruh guna memastikan integritas calon pejabat. -
Penandatanganan Pakta Integritas
Seluruh pejabat eselon II menandatangani pakta integritas, yang memuat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik KKN. -
Pelaksanaan Retret Orientasi Pejabat
Retret ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada pejabat baru tentang tata kelola pemerintahan yang sesuai prosedur dan prinsip good governance. -
Pemutakhiran Temuan BPK
Pemprov secara aktif menindaklanjuti dan memperbarui penyelesaian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). -
Penertiban Aset Daerah
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan penataan ulang pengelolaan aset pemerintah daerah.
“KPK ingin melihat sejauh mana komitmen nyata yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulbar dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih,” tambah Natsir.
Kunjungan ini memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan bebas dari korupsi.
