Mamasa, Quantumnews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat daerah pemilihan Mamasa, Suhadi Kandoa, melontarkan kritik terhadap kinerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sulawesi Selatan (BPDAS Sulsel). Kritik tersebut terkait dugaan ketidakefektifan sejumlah program wanatani (agroforestri) yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa sejak 2023.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku menerima berbagai laporan dari masyarakat serta mencermati pemberitaan mengenai kondisi program di lapangan yang dinilai belum memberikan hasil optimal.
“Saya menerima informasi bahwa sejumlah kegiatan BPDAS Sulsel di Mamasa tidak berjalan sesuai harapan. Ini harus menjadi perhatian serius karena perencanaan dan pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab mereka,” tegas Suhadi, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, program tersebut menggunakan anggaran yang cukup besar, bahkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dengan nilai anggaran tersebut, ia menilai hasilnya seharusnya mampu memberikan dampak nyata terhadap rehabilitasi lahan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan kelompok tani hutan.
“Dengan anggaran besar, hasilnya tentu harus maksimal. Jika di lapangan justru ditemukan banyak kendala atau kegagalan, maka perlu ada evaluasi menyeluruh dan transparan,” ujarnya.
Suhadi juga meminta BPDAS Sulsel tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari kelompok tani, tetapi melakukan verifikasi faktual secara langsung di lokasi kegiatan.
“Saya mendorong pengawasan lebih ketat dan pengecekan langsung ke seluruh titik kegiatan, bukan hanya pada lokasi tertentu,” katanya.
Ia berharap evaluasi komprehensif segera dilakukan agar program rehabilitasi lahan dan wanatani di Mamasa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta tidak sekadar menjadi proyek administratif yang menghabiskan anggaran negara.
