Mamuju, Quantumnews.id — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kilogram kembali terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memicu antrean panjang masyarakat di sejumlah SPBU dan agen resmi, sekaligus mendorong kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer.
Situasi ini mendapat sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Bidang Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup. Ketua Bidang Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup PMII Cabang Mamuju, Burhan, mendesak agar kinerja dan sistem distribusi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dievaluasi menyusul persoalan pasokan energi yang dinilai kembali berulang.
Burhan menilai kelangkaan BBM dan LPG tidak semestinya terus dianggap sebagai persoalan teknis yang muncul secara berkala. Menurutnya, berulangnya kelangkaan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pasokan, distribusi, dan pengawasan energi di Sulawesi Barat.
“Kami meminta Pertamina Patra Niaga Sulawesi dievaluasi. Kalau kelangkaan BBM dan elpiji terus berulang dan tidak mampu diselesaikan, berarti ada persoalan serius yang harus dibenahi. Jangan masyarakat terus yang menanggung dampaknya,” tegas Burhan.
Menurutnya, BBM bersubsidi dan LPG 3 kg merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Gangguan pasokan BBM dapat memengaruhi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, sementara kelangkaan LPG 3 kg berpotensi meningkatkan beban rumah tangga serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan bakar tersebut.
PMII Cabang Mamuju juga mempertanyakan efektivitas sistem distribusi dan pengawasan energi yang selama ini diterapkan di Sulawesi Barat. Mereka meminta pihak terkait memiliki mekanisme antisipasi yang lebih baik untuk mencegah terjadinya kekosongan stok dan antrean panjang.
Burhan menegaskan, langkah penanganan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kelangkaan terjadi. Menurutnya, perlu ada sistem pemantauan dan antisipasi terhadap ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kg, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi.
“Jangan baru bertindak setelah kelangkaan terjadi. Pertamina harus punya sistem antisipasi yang jelas. Kalau terus berulang, jangan hanya memberikan penjelasan, tetapi lakukan evaluasi terhadap sistem yang menyebabkan persoalan ini terjadi,” ujarnya.
PMII Cabang Mamuju mendorong Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap rantai pasokan, distribusi, ketersediaan stok, serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.
Mereka juga meminta agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab kelangkaan dan langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan pasokan kembali normal.
Bagi PMII Cabang Mamuju, persoalan energi bersubsidi bukan hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan energi dengan harga dan akses yang wajar.
Karena itu, mereka menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan langkah yang bersifat permanen, bukan sekadar penanganan sementara setiap kali antrean dan kelangkaan terjadi.
