Jakarta, Quantumnews.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka kembali layanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya diblokir untuk enam pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat. Sementara itu, layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih tetap diblokir hingga penyelesaian persoalan yang menjadi dasar pemberian sanksi.
Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah BKN bersama DPRD Sulbar membahas solusi atas permasalahan kepegawaian yang terjadi di Sulawesi Barat. Menurutnya, penyelesaian dilakukan dengan mengacu pada prinsip desentralisasi dan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Zudan menjelaskan, BKN menawarkan dua opsi penyelesaian kepada Pemprov Sulbar. Pertama, mengembalikan pejabat yang dinonaktifkan ke jabatan semula atau jabatan yang setara. Kedua, mengangkat pejabat yang dinonaktifkan ke jabatan fungsional yang setara.
Ia menambahkan, bagi pejabat yang terdampak penggabungan organisasi, pengangkatan ke jabatan fungsional dapat dilakukan tanpa melalui uji kompetensi. Sementara pejabat yang dinonaktifkan tanpa dikenai hukuman disiplin harus terlebih dahulu dikembalikan ke jabatan sebelumnya sebelum dilakukan penataan lebih lanjut.
“Hari ini sebagai hadiah dari pertemuan ini, sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun Sulawesi Barat dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka blokir layanan ASN untuk enam kabupaten di Sulawesi Barat saya nyatakan dibuka,” kata Zudan usai menerima kunjungan DPRD Sulbar di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Enam daerah yang kembali memperoleh akses layanan kepegawaian BKN yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu. Dengan demikian, hanya layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang hingga kini masih belum dibuka.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKN atas keputusan tersebut. Menurutnya, pembukaan kembali layanan ASN di enam kabupaten menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Sulawesi Barat.
“Alhamdulillah kami diberikan hadiah untuk masyarakat Sulawesi Barat. Layanan ASN di enam kabupaten akhirnya dibuka. Ini menjadi kabar yang sangat baik bagi ASN dan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Amalia.
