Polewali Mandar, Quantumews – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, mengunjungi Kepala Puskesmas Alu yang saat ini dirawat di RSUD H. Andi Depu, Polewali Mandar, Minggu, 6 Juli 2025.
Kepala Puskesmas Alu, Jamaluddin, diduga menjadi korban salah tangkap dalam insiden eksekusi tanah di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Akibat peristiwa tersebut, Jamaluddin mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani operasi.
Selain menjenguk Jamaluddin, Wagub juga mengunjungi beberapa anggota kepolisian yang turut menjadi korban dan kini dirawat di rumah sakit yang sama.
Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur tampak berbincang dengan para korban di ruang perawatan, sembari memberikan dukungan moril dan semangat pemulihan.
“Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melihat langsung kondisi para korban, sekaligus menyampaikan simpati atas musibah yang terjadi,” ujar Salim S. Mengga.
Ia menilai bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Dalam penegakan hukum, katanya, aparat memang harus tegas. Namun demikian, ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.
“Aparat hanya menjalankan perintah pengadilan dan tidak punya alternatif lain. Di sisi lain, masyarakat yang bersengketa mungkin merasa terzalimi. Di sinilah pentingnya kita memahami bahwa negara ini adalah negara hukum,” ungkapnya.
Menurut Salim, ketidakpuasan terhadap putusan hukum tidak boleh dibalas dengan tindakan kekerasan yang justru merugikan semua pihak, baik warga sipil maupun aparat.
“Rakyat adalah bagian dari bangsa ini yang tidak boleh dicederai, begitu pula aparat yang menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar ke depan setiap eksekusi hukum, khususnya yang berisiko tinggi, diawali dengan investigasi yang matang dan upaya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.
“Kalau semua jalan damai sudah ditempuh, barulah eksekusi bisa dilakukan. Tapi jangan dengan cara-cara yang keras, apalagi jika sampai menimbulkan korban yang bahkan tidak terlibat langsung dalam sengketa,” ujarnya.
Di akhir kunjungan, Wagub Sulbar kembali menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi hukum agar lebih berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
(GN)
