Mamuju (quantum news) – DPRD akan memanggil BKD, Inspektorat, dan Biro Hukum untuk meminta penjelasan terkait mutasi pejabat di lingkup Pemprov Sulbar.
“Dalam rapat paripurna tadi kami sepakati melalui komisi 1 DPRD untuk memanggil BKD, Inspektorat dan biro hukum terkait masalah mutasi,” kata anggota DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang via pesan WhatsApp, Senin, 9 Mei 2022.
Sebelumnya, Gubernur Sulbar melakukan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada 28 April lalu.
Menurut Hatta, pelantikan pejabat menjelang akhir jabatan gubernur tersebut perlu dijelaskan oleh instansi terkait, agar tidak lagi menjadi polemik di tengah publik.
“Ini perlu pertanggungjawaban dasar hukum. Dan dasar pengangkatan para pejabat ini perlu di-clear-kan biar publik tahu, dan para ASN bisa bekerja secara profesional,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Hatta, hasil survei integritas KPK tahun 2021 ditemukan banyak persoalan terkait pola mutasi di Pemprov Sulbar.
Berdasarkan data KPK tersebut, konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM di Pemprov Sulbar sangat dominan, yakni 66,7 persen.
ADVETORIAL
