Mamuju (Quantumnews) – Rapat Pansus Penggunaan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana dan Penyaluran Logistik di Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Pelataran Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus Bonggalangi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar H. Abdul Rahim dan Sekretaris H. Abidin Abdullah. Serta turut hadir Ketua Pansus H. Sudirman dan beberapa Anggota Pansus lainnya seperti H. Sukardy Muhammad Noer, Risbar Berlian Bachri, dan Muhammad Irbad Kaimuddin. Turut hadir pula H. Hasan Baso secara Daring melalui via Zoom. Rapat Pansus dihadiri Oleh Perangkat Daerah Provinsi Sulbar yang terkait seperti Kepala BPBD Sulbar, Pasops Lanal Mamuju, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Umum, BPBD Mamuju, dan BPBD Majene.
Pembahasan kali ini Pansus meminta penjelasan dari BPBD terkait dengan adanya beberapa barang seperti halnya terpal yang masih tersisa sekitar 4000 pcs belum didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan, pansus juga mengharapkan penggunaan dana yang sudah ada dari total 1.2 milyar yang ada di BPBD itu bisa dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan dan lebih terbuka.
Menerima dan mendapat kondisi rill dari BPBD Kab. Mamuju dan Kab. Majene dan juga semua Kabupaten dan tim penanganan covid pasca bencana di sulbar harus tahu dan terdata terkait semua bentuk bantuan yang masuk di sulbar. Kepala BPBD Sulbar Darno Majid menjelaskan bahwa seluruh pengeluaran tersebut di peruntukkan untuk membiayai keperluan masyarakat Sulbar yang terdampak gempa bumi. Ia merincihkan bahwa sekitar 300 juta rupiah telah dibelanjakan untuk membeli 5000 terpal, namun sayangnya baru didistribusi hanya sekitar 1000 saja sehingga sampai saat ini masih tersisa sekitar 4000 terpal.
Ketua pansus pengawasan anggaran dan penyaluran logistik DPRD Sulbar H.Sudirman meminta alasan mengapa terpal tersebut tidak disalurkan, padahal sampai saat ini banyak warga yang sangat membutuhkan terpal untuk membuat tenda.
H. Sudirman meminta agar BPBD Sulbar segera menyalurkan terpal tersebut dan berharap agar BPBD Sulbar membangun kordinasi atau komunikasi yang baik dengan BPBD di tingkat kabupaten khususnya kabupaten yang terdampak gempa sehingga tugas-tugasnya dapat berjalan dengan lancar.
