Mamuju (Quantumnews) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan bersama DPRD Sulawesi Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat dilaksanakan pada senin (11/03) membawa angin segar buat KPID Sulbar yang sampai hari ini belum melakukan progres berarti pasca dilantik beberap waktu lalu.
Baca Juga:
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
Turut hadir ketua Komisi I DPRD Sulbar, Yahuda Salempang yang memimpin langsung jalannya rapat. RDP tersebut fokus membicarakan solusi-solusi untuk KPID yang masih “jalan ditempat” sementara jika melihat tugas dan fungsinya, KPID merupakan lembaga yang penting.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
Sejak resmi dilantik beberapa waktu lalu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat belum menunjukkan progres apa-apa. Padahal, lembaga tersebut merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan terhadap lembaga penyiaran, pengawasan konten siaran, serta memastikan konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran memuat unsur edukasi.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
April Azhari, Ketua KPID Sulawesi Barat menyebutkan, pihaknya terkendala masalah ketersediaan anggaran. Kata dia, tak ada yang bisa dilakukan oleh ia dan enam Komisioner KPID Sulawesi Barat lainnya sebab anggaran untuk membiayai segudang perencanaan kegiatannya sama sekali belum turun.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
Masalah itu pun direspon DPRD Sulawesi Barat. Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Senin (11/03) akhirnya mengundang sejumlah pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang memipin langsung jalannya RDP yang fokus mencari solusi untuk persoalan anggaran KPID.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
Di mata Yahuda, anggaran untuk KPID adalah hal yang wajib untuk segera disiapkan. Menurut Yahuda, ada banyak hal yang bersifat penting lagi mendesak yang harus dilakukan KPID. Olehnya itu, anggaran wajib disiapkan.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
“Saya kira sangat mendesak (menyiapkan anggaran). Karena KPID ini kan lembaga negara. Terutama agenda ke depan ini utamanya pelaksanaan pesta demokrasi yah memang KPID diharapkan mengambil bagian dan menjadi salah satu tugas KPID bagaimana memantu persoalan kampanye di lembaga penyiaran. Sehingga memang diharapkan KPID ini bisa bekerja maksimal,” terang Yahuda yang ditemui usai memimpin jalannya RDP.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
Pemerinah provinsi Sulawesi Barat bukannya tak mengalokasikan anggaran bagi KPID di tahun 2019 ini. Hanya saja, dari penjelasan Kepala Bidang Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapata Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat, Muh Darwis Damir, tak ada pengajuan proposal kebutuhan anggaran yang dimasukkan KPID di masa pembahasan anggaran yang lalu.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
“Karena anggaran untuk KPID ini sifatnya hibah, maka diperlukan proposal yang masuk, lalu oleh Gubernur diperintahkan ke SKPD terkait untuk mendiskusikannya, lalu SKPD itu memberi pertimbangan ke Gubernur. Di 2019 ini, kita tidak ada karena memang proposalnya tidak ada yang sampai ke Gubernur, meski anggarannya sudah kita siapkan. Dia ini hibah yang wajib, tapi kita tidak punya dasar pegangan berupa proposal itu,” urai Darwis.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
Solusi yang ditawarkan Darwis adalah menunggu pembahasan anggaran perubahan tahun 2019. Meski hal tersebut tentu memakan waktu di tengah besarnya desakan agar KPID segera berbuat. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Sukardi M Nur menjelaskan, jika anggaran untuk KPID bersifat wajib, maka bukan sesuatu yang keliru jika DPRD, eksekutif dan KPID Sulawesi Barat berkonsultasi ke KPI dan kemendagri demi satu jalan keluar terbaik dari persoalan tersebut.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
“Yang penting mereka (KPID) harus bisa jalan. Sangat malu kita kalau lembaga negara ini terbentuk tapi tidak bisa jalan,” sumbang Sukardi. Berkonsultasi ke KPI dan Kemendagri akhirnya menjadi solusi yang disepakati oleh seluruh yang hadir dalam RDP hari itu. ‘Memaksakan’ anggaran dengan menabrak aturan teknis penggunaan dana hibah dipandang menyimpan resiko, atau membiarkan KPID tanpa kinerja sampai pembahasan anggaran perubahan juga dinilai tak pantas. Konsultasi ke pusat jalan keluarnya.
Baca Juga:
KPU mamuju Pastikan Calon Jalur Perseorangan Nihil
Tingkatkan Pelayanan, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih Bertemu Ketua DPRD Sulbar
Sekretariat DPRD Sulbar Rapat Bersama Bahas RUP Tahun 2024
Hamzih Tinjau Kelengkapan Ruangan Komisi DPRD Sulbar dan Pos Pengamanan
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Sahkan 3 Ranperda Bersentuhan Layanan Masyarakat
DPRD Sulbar Terima Kunjungan Komisi IV DPRD Polman pendataan dalam pemberian bantuan sosial
DPRD Sulbar Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terkait 2 Ranperda
Wakil Ketua Komisi IV Rapat Koordinasi Bersama GTT Sulbar Terkait Nasib GTT Kedepan
Muslim Fattah Sampaikan Laporan Akhir Pansus dari Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama TAPD Bahas Anggaran Pengamanan Pilkada
“Kita minta untuk konsultasi ke sana menyangkut persoalan penganggaran, karena ini anggarannya itu hibah. Di situ ruangnya. Sebenarnya anggaran ini sudah ada, bukan dia tidak masuk dalam batang tubuh APBD, hanya kemarin, karena ini hibah, Sekda lama tidak menandatangani rekomendasi untuk dana hibah ini. Sehingga tidak dibahas dalam pembahasan APBD kemarin, tetapi anggarannya itu sebenarnya sudah masuk, ada siap,” begitu penjelasan Yahuda Salempang.