Mamuju, Quantumnews.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Coaching Klinik Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Konsultasi Lantai I Kantor Inspektorat Pemprov Sulbar.
Kegiatan ini dipandu langsung oleh Tim SPBE Inspektorat dan diikuti oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar. Fokus utama pelaksanaan coaching adalah pemberian penjelasan teknis dan pendampingan penyusunan manajemen risiko SPBE, yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan evidence Indikator 9 SPBE—salah satu parameter krusial dalam evaluasi pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah.
“Pelaksanaan coaching klinik ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan.
Ia menegaskan bahwa manajemen risiko SPBE bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk menjamin efektivitas setiap inovasi digital yang diimplementasikan.
“Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak dini, kita dapat meminimalkan potensi gangguan, menjaga keamanan data, dan pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat,” jelasnya.
Bujaeramy juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam implementasi SPBE.
“Keberhasilan SPBE adalah tanggung jawab kolektif. Melalui kegiatan seperti ini, kita harapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang cukup dalam menyusun manajemen risiko SPBE. Dengan begitu, Indikator 9 dapat dipenuhi dengan optimal, dan kita terus melangkah menuju pemerintahan digital yang lebih baik,” tutupnya.
