Mamuju, Quantumnews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan stok beras di wilayah ini aman dan mencukupi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menjaga kestabilan harga dan mencegah lonjakan bahan pokok yang signifikan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar, Abdul Waris Bestari, mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah nasional saat ini mencapai sekitar 4 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
“Stok tersebut berasal dari hasil serapan gabah petani lokal yang dilakukan oleh BULOG, termasuk hasil panen di Sulbar,” ujarnya, Jumat, 4 Juli 2025.
Di tingkat daerah, BULOG Sulbar telah menyerap sebagian besar hasil panen petani, menjamin pasokan tetap stabil. Pemprov Sulbar bersama BULOG juga akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa 10 kg beras per keluarga kepada lebih dari 106.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Juni–Juli 2025.
“Selain CPP, kita juga rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan BULOG. Program ini efektif menekan inflasi pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN),” tambah Waris.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, inflasi year-on-year per Juni 2025 tercatat sebesar 2,57 persen dengan inflasi bulanan 0,18 persen. Beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, namun laju yang relatif rendah menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah, termasuk melalui GPM.
Sejak 2022, Pemprov Sulbar juga aktif menjalin kerja sama antardaerah (KAD) dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo guna memperkuat distribusi pangan dan ketahanan wilayah. Pada Desember 2023, telah dibahas mekanisme logistik lintas wilayah untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk pasokan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Koordinasi kami bersama BULOG, TPID, Bank Indonesia, dan mitra KAD terus diperkuat. Pelaksanaan GPM kolaboratif memberi dampak nyata dalam menjaga kestabilan harga pangan di daerah,” ucap Waris.
Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi Cadangan dan Harga Pangan Dinas Ketapang Sulbar, Adnan, SP, menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi teknis intensif agar penyaluran CPP dan pelaksanaan GPM lebih tepat sasaran dan merata.
“Langkah ini untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Sulbar,” tuturnya.
Pemprov Sulbar berkomitmen menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi sinergi lintas sektor dan kerja sama daerah. Dukungan BULOG, Bank Indonesia, dan mitra regional menjadi fondasi strategis dalam menjaga kestabilan pasokan serta harga pangan demi kesejahteraan masyarakat Sulbar.
(GN)
