Mamuju, Quantumnews.id — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim Survei Energi Baru Terbarukan (EBT) dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Senin, 23 Juni 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar.
Tim terdiri dari Yuneko Soegoharto, Khusnun Nurlina, Nisrina Aozora Evani, dan sejumlah surveyor teknis dari Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE). Kunjungan ini bertujuan untuk memutakhirkan data potensi EBT di Sulbar, termasuk potensi energi air, surya, bayu (angin), dan biomassa.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat; Analis Kebijakan, Erma Pualilin; Inspektur Ketenagalistrikan, Gilang Ananda Putra; serta Penelaah Teknis Kebijakan, Nur Alam Syah. Diskusi berlangsung aktif, membahas pembangkit EBT eksisting, sistem kelistrikan, wilayah usaha, hingga rencana pengembangan ke depan.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Kementerian ESDM.
“Survei ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta untuk mendorong percepatan investasi energi terbarukan di Sulbar,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa Sulbar memiliki potensi besar di sektor EBT:
-
Potensi energi air: 1.500 MW
-
Energi surya: 1.677 MW
-
Biomassa (limbah kelapa sawit): 197,8 MW
Namun, Chandra juga mengungkapkan tantangan utama, yaitu belum adanya kuota pembangunan pembangkit yang dialokasikan ke Sulbar oleh pemerintah pusat dan PLN.
“Padahal beberapa investor telah melakukan survei dan siap menanamkan modal, namun masih terkendala kuota dan kesiapan infrastruktur kebijakan,” jelasnya.
Kabar baik datang melalui terbitnya RUPTL 2025–2034 oleh Menteri ESDM pada 26 Mei 2025, yang memberikan ruang pengembangan pembangkit hingga 1.800 MW dalam 10 tahun ke depan, termasuk PLTA, PLTM, PLTS, PLTB, dan PLTBm.
Chandra menegaskan bahwa peluang besar ini tidak akan berarti tanpa kesiapan dari sisi regulasi dan sumber daya manusia lokal.
“Kita harus siapkan tata ruang provinsi, RUKD, RDTR kabupaten/kota, KLHS, dan SDM teknis lokal. Tanpa kesiapan ini, peluang bisa lewat begitu saja,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, Pemprov Sulbar berkomitmen menjadikan Sulbar sebagai salah satu provinsi terdepan dalam pengembangan energi terbarukan.
“Ini bagian dari strategi besar pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam mendukung transisi energi nasional, membuka ruang investasi hijau, serta meningkatkan akses energi bersih dan kesejahteraan masyarakat di Sulbar.
(GN)
