Mamuju, Quantumnews.id — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmen terhadap pengembangan energi bersih di daerah. Hal ini terlihat dari partisipasi Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat, dalam rapat koordinasi daring bersama UNDP Indonesia, membahas pengelolaan dan tantangan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sulbar.
Rapat yang digelar Rabu, 18 Juni 2025, merupakan bagian dari Program Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS)—kolaborasi antara UNDP dan Kementerian ESDM, dengan pendanaan KOICA. Program ini bertujuan meningkatkan akses energi bersih lewat pembangunan PLTS off-grid di 22 desa di empat provinsi, termasuk Sulbar, dengan cakupan empat lokasi: Desa Pangandaran, Saluleang, Dusun Buntu Lalong (Desa Leling Utara), dan Desa Kopeang.
Programme Manager UNDP Indonesia, Mathilde Sari Gokmauli, mengapresiasi dukungan aktif Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM terhadap program ini. Ia menilai sinergi di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan.
Meski 22 PLTS sudah beroperasi sejak tahun lalu, proses serah terima ke desa masih berlangsung. Tantangan seperti kerusakan instalasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam iuran bulanan menjadi perhatian utama—salah satunya terjadi di Dusun Buntu Lalong, yang kini tengah diperbaiki.
Andi Rahmat menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Pemprov Sulbar mendukung penuh program ACCESS. Namun, untuk bantuan pemeliharaan, pihaknya menghadapi keterbatasan regulasi.
“Karena PLTS ini sudah menjadi aset desa, maka Pemprov tidak bisa mengintervensi langsung. Kami akan mencari solusi alternatif, seperti skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari desa ke provinsi atau kabupaten,” jelas Andi.
Ia mencontohkan keberhasilan model pengelolaan PLTS di Pulau Karampuang yang melibatkan koperasi dan sistem token. Sistem ini dinilai bisa menjadi acuan replikasi.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk aktif mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran demi keberlangsungan operasional.
“Tanpa keterlibatan warga, sistem ini tidak akan bertahan lama,” tegasnya.
Menutup rapat, UNDP Indonesia meminta difasilitasinya pertemuan tatap muka antara para kepala desa, pengurus BUMDes, dan pemangku kepentingan terkait. Dinas ESDM Sulbar menyatakan kesiapan memfasilitasi agenda tersebut.
Melalui kolaborasi lintas pihak, Dinas ESDM Sulbar berharap pengelolaan PLTS desa dapat berkelanjutan, mendukung kemandirian energi, serta mempercepat transisi energi bersih di Sulawesi Barat.
(GN)
