Mamuju (Quantumnews) – Komisi IV DPRD Sulbar sayangkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab kampus di Sulbar tidak dapat jatah beasiswa yang diturunkan tahun 2024.
“Ini miris sebagai daerah penghasil sawit di Indonesia dan sudah memiliki banyak kampus. Harusnya BPDPKS menggandeng kampus-kampus di Sulbar untuk mendapatkan program beasiswa ini,” ujar Muhammad Hatta Kainang, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Minggu 24 Agustus 2024.
Kata Hatta, Sulbar sebagai daerah penyumbang terbanyak juga ekspor CPO, semestinya BPDPKS melihat dan memprioritaskan Sulbar.
“Untuk itu kami Komisi IV DPRD Sulbar yang membidangi soal pendidikan akan mengajukan surat melalui pimpinan DPRD Sulbar untuk meminta BPDPKS mengandeng kampus kampus di Sulbar, termasuk kementerian perekonomian, pertanian, hingga DPR RI,” ujar Hatta.
Menurutnya, kebijakan ini harus diubah yang sebelumnya hanya memberikan kepada 23 kampus pada 10 provinsi dengan jumlah mahasiswa 3.000 orang dengan dana Rp 498 miliar, dengan item biaya beasiswa, biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya sertifikasi dan biaya transportasi.
“Ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Sulbar yang sedang menuntut ilmu di kampus kampus Sulbar,” tutup Hatta.
