DPRD Sulbar Usulkan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur

by -90 views
Mamuju (QUantumnews) – Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar hingga saat ini belum menandatangani SK dana hibah. Sejumlah fraksi di DPRD Sulbar serukan hak Interpelasi.
Hak Interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Sulbar Hatta Kainang mengatakan, hak Interpelasi diambil untuk mengetahui apa sebab gubernur belum juga menandatangani SK dana hibah yang dimaksud.
“Hak kami untuk meminta konfirmasi gubernur secara langsung melalui rapat di DPRD untuk menjelaskan kenapa SK hibah ini belum ditandatangani,” jelas Hatta saat konferensi pers di Warkop Kanne, Mamuju. Selasa (27/7/2021).
Kata Hatta, karena ulah gubernur itu, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Apalagi memang pada dana hibah itu sebagian besar diperuntukkan bagi usaha-usaha kecil.
“Dampak ke masyarakat jelas, proses realisasi pembangunan kita akan mandek, perputaran ekonomi kita juga akan mandek karena disitu ada bantuan Kube, bantuan usaha kepada UMKM. Termasuk untuk nelayan, pupuk kemudian ada ternak itu akan berpengaruh kalau tidak dibelanjakan,” tuturnya.
Hatta mengatakan, mayoritas fraksi di DPRD Sulbar sudah sepakat seperti Fraksi Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Fraksi kebangkitan nasional (PKB dan PAN).
Terpisah, Sukri Umar dari Fraksi partai Demokrat sepakat dengan langkah interpelasi. Menurutnya, hal ini penting dilakukan karena menyangkut hidup orang banyak.
“Apapun yang disepakati oleh teman-teman di DPRD untuk kepentingan rakyat kami sangat mendukung, Fraksi Demokrat akan solid. Ini potensi bermasalah, jadi jangan main-main, apalagi dimasa pandemi ini rakyat butuh pemulihan, ekonomi harus bergerak, jangan tunda-tunda hak mereka yang ada di hibah bansos itu,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan, interpelasi penting agar semua hal terkait dengan tidak ditandatanganinya dana hibah oleh gubernur bisa diketahui seutuhnya.
“Kita dukung biar semuanya jelas,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *