Mamuju (Quantumnews) – rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Sulbar Tahun anggaran 2017 yang berlangsung diGgedung DPRD Sulbar, Selasa (05/6/2018).
Pemprov Sulbar kemabali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2017. Keberhasilan Pemprov Sulbar dalam mempertahankan predikat WTP tersebut merupakan yang ke empat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengatakan, pelaksanaan audit terhadap LKPD Pemprov Sulbar sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani melalui transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Amalia menuturkan, perwakilan BPK RI Sulbar dalam menjalankan fungsinya bukan hanya memeriksa LKPD, tetapi juga memeriksa kinerja, tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Turut hadir Wakil Gubrnur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Asisten Bidang Administrasi Djamila, Plt Wakil Ketua DPRD Arman Salimin, Kepala BPKP Sulbar, Arif Hardiyanto, Kepala BPK Sulbar Eydu Oktain Panjaitan, Para Wakil Bupati Se-Sulbar, Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas lingkup Sulbar, forkopimda, instansi vertikal serta undangan lainnya.(SL)
