Mamuju, Quantumnews.id – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perbenihan dan Rencana Pengembangan Tanaman Perkebunan yang berlangsung selama dua hari, 25–26 November 2025, bertempat di Aula Pertemuan Hotel Aflah, Mamuju.
Rakortek dihadiri perwakilan dinas yang membidangi perkebunan dari enam kabupaten di Sulbar, pelaku usaha perbenihan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, didampingi Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia.
Usai pembukaan, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar memaparkan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan perkebunan Sulbar. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan III 2025 mencapai 5,83 persen, melampaui target nasional, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar sebesar 47,80 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan III 2025 melampaui target nasional. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar, khususnya dari subsektor perkebunan,” ungkap Faizal.
Menurutnya, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulbar dalam meningkatkan perekonomian daerah dilakukan melalui intervensi sektor pertanian, khususnya perkebunan, antara lain melalui pemberian bibit kakao siap tanam dengan target sekitar 1,7 juta batang pada tahun 2025.
“Penguatan ekonomi Sulbar di sektor perkebunan dilakukan melalui pengadaan sekitar 1,7 juta bibit kakao siap tanam atas arahan Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka,” imbuhnya.
Pelaksanaan Rakortek ini bertujuan menyatukan persepsi dan pandangan terkait kondisi perbenihan serta arah pengembangan tanaman perkebunan ke depan. Hal ini seiring dengan rencana Pemerintah Pusat pada tahun 2026 yang akan memberikan alokasi besar untuk pemenuhan kebutuhan bibit tanaman perkebunan di Sulbar sesuai dengan wilayah potensial dan strategis, mulai dari hulu hingga hilir.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi, menyampaikan bahwa sektor perkebunan Sulbar saat ini mendapat perhatian besar, baik dari Pemerintah Provinsi Sulbar melalui visi dan misi Gubernur, maupun dari Pemerintah Pusat melalui program hilirisasi komoditas perkebunan unggulan.
“Oleh karena itu, diperlukan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten, dalam membangun perkebunan Sulbar,” tegas Muliadi.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 melalui Program Presiden Prabowo Subianto serta hasil koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Provinsi Sulawesi Barat memperoleh alokasi pengembangan kakao dan kopi yang cukup besar dari Kementerian Pertanian RI. Selain itu, melalui APBD Provinsi Sulbar, Dinas Perkebunan juga mengalokasikan pengembangan komoditas aren dan pala, serta tetap mendukung pengembangan kakao dan komoditas unggulan lainnya.
“Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam rangka mewujudkan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Yakub Ginting dari Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, yang memberikan arahan secara daring, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Sulbar akan memperoleh alokasi pengembangan tanaman kakao seluas 40.200 hektare dan pengembangan kopi seluas 6.200 hektare.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera menyiapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Yovita dari Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Sulbar akan menerima bantuan 40.200.000 benih kakao untuk pengembangan seluas 40.200 hektare dan 6.200.000 benih kopi untuk pengembangan seluas 6.200 hektare.
“Saat ini proses persemaian benih kakao dan kopi sedang disiapkan di beberapa penangkar,” ungkap Yovita.
Pada sesi pemaparan potensi pengembangan tanaman perkebunan dan diskusi, seluruh perwakilan dinas perkebunan dari enam kabupaten menyatakan komitmennya untuk segera menyiapkan CPCL serta melakukan konsolidasi dan koordinasi di tingkat kabupaten masing-masing.
