Mamuju, Quantumnews.id – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Maddareski Salatin, M.Si, mengungkapkan sejumlah persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Sulawesi Barat.
Permasalahan tersebut dinilai sangat kompleks dan saling berkaitan, terutama akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Hal itu disampaikan Maddareski di ruang kerjanya, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, tantangan utama sektor PKP mencakup penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta persoalan legalitas dan infrastruktur dasar.
“Keterbatasan rumah layak huni dan tumbuhnya permukiman kumuh menjadi isu paling mendesak. Kekurangan stok rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi masalah besar.
Pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan juga menimbulkan tantangan serius, ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi, kualitas rumah yang buruk, serta minimnya fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase. Bahkan, banyak kawasan tersebut berada di wilayah rawan bencana,” jelas Maddareski.
Ia menambahkan, daya beli masyarakat yang rendah menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. “Harga tanah dan bahan bangunan yang tinggi tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi MBR, sehingga mereka sulit mengakses perumahan formal yang layak,” ujarnya.
Selain itu, masalah lahan dan legalitas tanah juga menjadi hambatan mendasar. “Keterbatasan dan tingginya harga lahan, terutama di wilayah perkotaan, menyebabkan sulitnya penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman Perkimtan Sulbar, Reski Ridwan, menyoroti masih banyaknya kawasan dengan infrastruktur, sarana, dan utilitas (PSU) yang tidak memadai.
“Belum meratanya pembangunan dan penyediaan PSU menjadi masalah klasik. Di kawasan kumuh, fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, dan persampahan seringkali tidak memenuhi standar teknis kesehatan,” ungkap Reski.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan akses air minum layak serta buruknya sistem drainase sering menjadi penyebab banjir dan genangan di permukiman padat.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya mengatasi berbagai persoalan tersebut melalui perencanaan terpadu, edukasi masyarakat, peremajaan permukiman, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan pembiayaan.
“Program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan kawasan kumuh menjadi langkah nyata untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” pungkasnya.
