Mamuju, Quantumnews.id – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menggelar Zoom Meeting dengan seluruh Dinas Perkimtan Kabupaten se-Sulbar untuk membahas Program Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi di Kawasan Permukiman, Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini menanggapi pertanyaan mengenai apakah program tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.
Meskipun dilaksanakan secara daring, antusiasme para peserta dari Dinas Perkimtan Kabupaten sangat terlihat. Nara sumber yang hadir berasal dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa saat ini kegiatan peningkatan kualitas sanitasi kawasan permukiman ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Pemerintah Daerah diminta menyesuaikan Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sanitasi kawasan permukiman mencakup pengelolaan lingkungan di daerah pemukiman yang bertujuan menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyediaan fasilitas sanitasi layak, pengelolaan air bersih, pembuangan limbah cair dan padat, serta pengendalian polusi lingkungan.
Selain membahas kewenangan, nara sumber juga memaparkan mekanisme bagi Pemerintah Daerah yang ingin memperoleh bantuan dalam pemenuhan akses sanitasi layak. Mekanismenya meliputi:
-
Permohonan usulan yang ditandatangani Bupati atau Gubernur.
-
Surat pernyataan bahwa calon penerima manfaat termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
-
Pernyataan masyarakat yang bersedia menerima dan mengelola aset hasil kegiatan peningkatan kualitas sanitasi.
Di akhir Zoom Meeting, Maddareski Salatin mengapresiasi penjelasan dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman serta antusiasme seluruh Dinas Perkimtan Kabupaten se-Sulawesi Barat.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kita kepada masyarakat. Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah dapat hidup lebih baik. Peningkatan kualitas sanitasi sangat penting karena sanitasi buruk dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Silakan masing-masing kabupaten membuat proposal sesuai mekanisme yang dijelaskan, dan kami akan memfasilitasi pertemuan dengan Bapak Gubernur Suhardi Duka. Kami yakin beliau akan menyambut baik, karena ini bagian dari visi beliau bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga Maju dan Sejahtera,” tutup Maddareski.
