Mamuju, Quantumnews.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mendampingi Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam kunjungan kerjanya ke Sulbar pada Jumat, 18 Juli 2025. Setibanya di Bandara Tampa Padang, rombongan langsung menuju Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, untuk meninjau potensi kawasan transmigrasi.
Dalam sambutannya, Gubernur SDK menegaskan bahwa transmigrasi telah menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Sulbar. Ia menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Sejak dulu, Sulbar hidup dari transmigrasi. Kini kami mengajak Pak Menteri untuk bersama membangun kawasan transmigrasi sebagai basis pertumbuhan ekonomi Sulbar,” kata Suhardi Duka.
Ia mengungkapkan bahwa enam kabupaten di Sulbar telah menyiapkan lahan seluas 190.000 hektare yang siap dikembangkan. “Silakan Pak Menteri pilih lokasi paling potensial. Semua daerah siap mendukung,” tambahnya.
SDK juga menyoroti kekayaan potensi sektor unggulan Sulbar, seperti kakao yang masuk empat besar nasional, perikanan, peternakan, hingga pengolahan CPO di Majene. Ia menekankan pentingnya hilirisasi agar produk lokal memiliki nilai tambah tinggi.
“Kami ingin hasil transmigrasi tidak berhenti pada produksi primer, tapi juga masuk ke tahap hilirisasi yang mendukung ekspor,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar. Ia menyatakan bahwa konsep transmigrasi saat ini tidak hanya berfokus pada pemindahan penduduk, tetapi juga pada pembangunan kawasan ekonomi yang berbasis komoditas ekspor.
“Sulbar adalah salah satu daerah yang berkembang pesat berkat transmigrasi. Sekarang saatnya membangun ekosistem ekonomi yang kuat di kawasan-kawasan ini,” ujarnya.
Menteri juga mengumumkan bahwa pihaknya akan mengirim 105 peneliti yang terbagi dalam 21 tim ke Sulbar pada bulan depan. Tim ini akan memetakan potensi strategis daerah, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata, yang nantinya akan menjadi panduan bagi investor.
Ia turut memperkenalkan Program Transmigrasi Gotong Royong sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Dalam program ini, pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan secara kolaboratif, melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab daerah, tapi bagian dari kerja bersama. Harapannya, ini bisa menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkas Menteri Iftitah.
