Mamuju, Quantumnews.id — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keuangan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi pelaku UMKM dan petani.
Hal ini disampaikan dalam rapat pleno TPAKD yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, dan dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta perwakilan pemerintah kabupaten se-Sulbar, Selasa, 8 Juli 2025.
Dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Amujib, Wagub Salim menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terutama melalui peran aktif OJK dan LPS.
“Mudah-mudahan dengan arahan dari OJK dan LPS, pengelolaan keuangan daerah dan usaha potensial di Sulbar dapat dilakukan secara lebih profesional dan berdampak,” kata Amujib mewakili Wagub.
Salim juga menyoroti stagnasi ekonomi daerah, yang dinilai belum menunjukkan percepatan meski inflasi terkendali. Komoditas penyumbang inflasi justru berasal dari luar daerah, tanpa memberikan nilai tambah kepada petani lokal.
“TPAKD memandang sektor jasa keuangan sebagai solusi strategis, utamanya melalui pembiayaan KUR yang mampu mendorong produksi pertanian dan pemberdayaan UMKM,” imbuhnya.
Program ini juga sejalan dengan strategi pembangunan daerah melalui program quick wins dan kebijakan Panca Daya.
Pemerintah berharap, sinergi antara lembaga keuangan, pelaku usaha, serta OPD teknis dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Dengan dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, dan keberadaan off taker, petani dan pelaku UMKM diyakini bisa lebih produktif dan sejahtera.
Amujib juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga jasa keuangan, dalam memperkuat rantai pasok dan memperluas akses pasar.
“Melalui berbagai program seperti bantuan untuk 1.000 UMKM, pengembangan infrastruktur, fasilitasi akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan, TPAKD Sulbar berkomitmen mendorong ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar OJK terus memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada lembaga penyalur KUR. “Agar Sulbar bukan hanya penyangga pangan IKN, tetapi juga menjadi penopang ekonomi regional Sulawesi yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
