Mamuju, Quantumnews.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Silmy Karim, di Hotel Maleo Mamuju, Rabu malam 2 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas sejumlah isu krusial terkait pemasyarakatan dan imigrasi di wilayah Sulbar.
Dalam forum tersebut, Wagub Salim menyoroti berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas), termasuk praktik penyalahgunaan narkoba di dalam lapas dan ketimpangan fasilitas bagi warga binaan. Ia mendorong adanya penataan sistem yang lebih adil dan mendidik.
“Mungkin ke depan perlu ada penataan yang lebih baik, agar lapas betul-betul menjadi tempat mendidik warga negara untuk kembali ke jalan yang benar,” kata Salim.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat menjadi anggota DPR RI yang kerap mengunjungi Lapas Cipinang. Menurutnya, perbedaan perlakuan terhadap tahanan berdasarkan kemampuan finansial menciptakan ketidakadilan yang harus diatasi.
“Yang tidak mampu jadi tahanan betulan. Sistem seperti ini perlu kita perbaiki agar tidak memberi kesan buruk,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wamen Silmy Karim menyebutkan bahwa pembenahan lapas dan sistem imigrasi memang menjadi prioritas nasional. Ia menjelaskan, pemisahan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kemenkumham merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto agar sektor ini mendapat perhatian khusus.
“Dengan dipisah, sekarang fokusnya lebih jelas. Ini pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani,” ujar Silmy.
Dalam kunjungannya, Silmy juga menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya memperkuat unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Ia pun berkomitmen untuk meningkatkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan di Sulbar.
“Saya punya utang ke Pak Wagub. Kami ingin layanan imigrasi dan pemasyarakatan di Sulbar lebih baik lagi,” ucapnya.
Sebagai bentuk konkret, Silmy mengumumkan bahwa Kantor Imigrasi Mamuju akan segera ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I, dan satu kantor imigrasi baru akan dibangun di Sulbar. Selain itu, kapasitas lapas akan diperluas dengan pembangunan UPT pemasyarakatan baru.
“Dengan dukungan Forkopimda dan Pemprov Sulbar, kami yakin reformasi layanan ini bisa diwujudkan,” pungkasnya.
(GN)
