Mamuju, Quantumnews.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menyoroti tantangan ketimpangan fiskal serta keterbatasan anggaran daerah yang masih dihadapi Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara program pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat di daerah, termasuk melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi.
“Situasi ini memang sulit kita hindari, tetapi baik eksekutif maupun legislatif harus serius mengoordinasikan program daerah ke pemerintah pusat agar tetap sejalan dan searah, meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal,” ujar Amalia saat dikonfirmasi di Mamuju, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menilai, masih terdapat sejumlah kebijakan nasional yang dalam implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta karakteristik sosial dan ekonomi daerah.
“Permasalahan utama bukan pada aspek perencanaan, tetapi pada implementasi dan keberpihakan anggaran. Daerah membutuhkan dukungan yang proporsional agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara merata,” tegasnya.
Amalia juga menekankan pentingnya pelibatan aktif DPRD dalam proses perencanaan dan pengawasan program strategis nasional di daerah. Tanpa koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran.
Ia berharap pemerintah pusat semakin responsif terhadap aspirasi daerah, terutama dalam pemerataan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta peningkatan kapasitas fiskal.
“Sinergi pusat dan daerah harus dibangun di atas pemahaman terhadap persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Jika tidak, pembangunan hanya akan bersifat administratif, bukan solutif,” pungkasnya.
