Mamuju, Quantumnews.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menerima kunjungan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, di ruang kerjanya, Jumat, 9 Januari 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menghadapi dinamika pembangunan dan berbagai tantangan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk memperkuat sinergi lintas lembaga.
Dalam pertemuan itu, Darwis Damir menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara Kesbangpol dan DPRD Sulbar dalam merespons isu-isu aktual yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, politik, serta penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Koordinasi antarunsur Forkopimda perlu terus ditingkatkan agar setiap isu strategis dapat direspons secara cepat dan tepat. Kita ingin setiap potensi persoalan mendapat perhatian bersama sehingga tercipta kondisi Sulbar yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda memiliki tugas strategis meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pengambilan keputusan dalam kondisi mendesak, serta deteksi dini dan penanganan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.
Selain itu, Forkopimda juga berperan dalam memfasilitasi hubungan kerja antarinstansi, membangun harmonisasi langkah penyelesaian persoalan aktual, serta memastikan keselarasan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga merupakan langkah positif untuk memperkuat sinergi Forkopimda dalam menjaga stabilitas serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pertemuan silaturahmi itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi intensif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
