Mamuju, Quantumnews.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar di Marasa Corner, Selasa (26/8/2025).
Kehadiran BPSDM bersama perwakilan OPD dan kabupaten se-Sulbar menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola informasi publik di daerah.
Kepala BPSDM Sulbar dalam kesempatan tersebut menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan manajemen informasi publik. Ia menyampaikan bahwa BPSDM siap berperan dalam peningkatan kapasitas aparatur, khususnya bagi para pengelola PPID di setiap OPD.
“BPSDM siap berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam pengelolaan informasi. Harapan kami, keterbukaan informasi publik tidak hanya sebatas kewajiban formal, tetapi juga memberi nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulbar, Dr. Suhardi Duka, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Dengan keterbukaan informasi yang transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, menyoroti masih fluktuatifnya indeks keterbukaan informasi di Sulbar. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti keterbatasan informasi pada website OPD, kurangnya respon OPD, pergantian penanggung jawab PPID, hingga perhatian pimpinan OPD yang belum optimal terhadap kewajiban penyampaian informasi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ridwan menekankan beberapa langkah strategis, di antaranya coaching clinic bagi pengelola PPID, penguatan kolaborasi, penguatan diseminasi, peningkatan kapasitas admin, serta pemantauan website secara berkala.
Rakor PPID ini diharapkan menjadi momentum penting memperkuat sinergi antar-OPD dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Barat.
