Mamuju, Quantumnews.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), membuka Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 25 Juni 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, Kepala BPN Sulbar Budi Kristiyana, Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail, perwakilan Balai Kehutanan Wilayah Sulawesi, tim gugus tugas reforma agraria, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam sambutannya, SDK menegaskan bahwa reforma agraria adalah langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menyelesaikan konflik agraria, dan menciptakan kemakmuran rakyat.
“Reforma agraria bertujuan menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan. Ini juga menjadi upaya menjaga tatanan hidup masyarakat Sulbar,” ujar SDK.
Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional ini, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ketika masih di DPR RI Komisi IV, saya sangat kritis terhadap ketimpangan kepemilikan tanah. Maka saya menyambut baik upaya BPN dalam menjalankan reforma agraria di Sulbar,” katanya.
SDK juga mengapresiasi capaian program reforma agraria di Sulbar yang telah mencapai 95 persen per Juni 2025, dan menyatakan akan mengusulkan penambahan target dua kali lipat untuk tahun 2026.
Sementara itu, Kepala BPN Sulbar, Budi Kristiyana menjelaskan bahwa Rakorwal ini digelar untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sebagai program prioritas nasional.
“Reforma agraria memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik lahan, kepastian hukum kepemilikan, serta penguatan akses ekonomi masyarakat,” ungkap Budi.
Ia menambahkan, pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria juga dapat menjadi landasan kuat dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, dan pariwisata.
“Ini adalah momentum untuk mendorong peningkatan ekonomi Sulbar berbasis keadilan sosial,” pungkasnya.
(GN)
