Mamuju, Quantumnews.id — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, menegaskan pentingnya peran aktif perawat dalam berbagai isu strategis daerah, terutama dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulbar periode 2024–2029 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 12 Juni 2025.
“Ke depan, dalam upaya menurunkan angka stunting, saya akan melibatkan para perawat, termasuk mahasiswa tingkat akhir di sekolah-sekolah keperawatan di Sulbar,” ujar Salim.
Wagub menilai, para perawat memiliki posisi strategis karena tersebar hingga ke pelosok desa, mulai dari puskesmas, pustu, hingga posyandu. Kehadiran mereka dinilai mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam layanan kesehatan ibu dan anak.
Lebih lanjut, Salim mendorong pengurus baru PPNI Sulbar agar tak hanya fokus pada roda organisasi, tetapi aktif membangun kolaborasi lintas sektor.
“Harapan kita, pengurus tidak sekadar menjalankan organisasi, tetapi juga membina dan memperkuat kerja sama dengan berbagai institusi,” tambahnya.
Ia mencontohkan, peran perawat bisa diperluas dalam mendukung program-program strategis pemerintah daerah, seperti pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Soroti Ketimpangan Pengangkatan Honorer
Dalam kesempatan yang sama, Salim juga menyinggung persoalan ketidakadilan dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Ia mengaku banyak menerima aduan dari tenaga honorer lama yang belum diangkat, sementara ada honorer baru yang justru telah mendapat SK.
“Saya kira itu keluhan wajar. Ada yang sudah mengabdi lima hingga delapan tahun, tetapi belum juga diangkat. Sementara yang baru dua tahun justru sudah diangkat lebih dulu. Ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan,” ungkapnya.
Sebagai respons, Wagub Sulbar menyatakan akan menerbitkan surat edaran yang memprioritaskan pengangkatan bagi honorer lama, termasuk mereka yang tergolong dalam kategori K2.
“Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun harus jadi prioritas. Kalau ada pengangkatan baru, mereka yang lebih lama harus diselesaikan lebih dulu,” tegas Salim.
(GN)
