Mamuju, Quantumnews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh wilayah. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui program penanganan wilayah blank spot internet di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Sebagai tindak lanjut dari program prioritas Sulbar Cerdas dan Sulbar Berdaya, Dinas Kominfo Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama jajaran Pemkab Polman, para camat, kepala desa, kepala sekolah, kepala Puskesmas, ketua BUMDes, hingga Bhabinkamtibmas di Polman, Rabu, 4 Juni 2025.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula, menjelaskan bahwa Rakortek ini membahas rencana teknis pelaksanaan bantuan akses internet pada 15 titik fasilitas layanan publik yang hingga kini belum terkoneksi jaringan internet. Lokasi tersebut mencakup sekolah, Puskesmas, dan desa-desa terpencil di wilayah Polman.
“Ini merupakan program strategis Pemprov dalam memperkuat konektivitas digital hingga ke pelosok. Harapannya, dengan sinergi lintas sektor, layanan publik bisa lebih cepat dan efisien,” ujar Mustari.
Para peserta Rakortek menyambut positif inisiatif ini. Salah satu peserta menyampaikan apresiasinya atas respon cepat pemerintah provinsi.
“Program dari Gubernur SDK dan Wagub Salim S Mengga memberi harapan besar bagi kami yang selama ini kesulitan akses internet. Ini sangat membantu untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan publik,” ungkapnya.
Selain pembahasan teknis bantuan internet, Rakortek juga membahas proses pendataan wilayah blank spot serta wilayah dengan sinyal lemah. Data ini akan digunakan sebagai syarat dalam pengusulan pembangunan BTS 4G Seluler melalui aplikasi SIGNAL milik Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Kepala Bidang e-Government Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menambahkan bahwa hasil Rakortek ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan di lapangan.
“Beberapa titik berada di pedalaman dengan akses jalan yang sulit. Maka sinergi antara perangkat desa, kecamatan, dan instansi teknis sangat penting agar proses survey dan pemasangan berjalan lancar,” jelas Ridwan.
Rakortek ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi yang solid antara Pemprov dan Pemkab dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital menuju Sulbar yang lebih inklusif dan terkoneksi secara merata.
(GN)
