MAMUJU (Quantumnews) – Komisi III DPRD Sulbar melaksanakan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksaan APBD Tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD tahun 2023 bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di ruang komisi III DPRD Sulbar, Kamis (18/1/2023).
Rapat dipimpin langsung ketua komisi III, Sukri didampingi Wakil Ketua, Taufik Agus. Hadir sejumlah anggota komisi III dan para pejabat eselon III dan pejabat fungsional Bappeda, diantaranya Sekertaris Badan Darwis Damir, Kabid Ekonomi dan sejumlah pegawai lainnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Sekertaris Bappeda memaparkan capaian kinerja, mulai dari relisasi program kegiatan, laporan kinerja hingga kendala dalam pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan.
Termasuk melaporkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di tahun 2022.
Sukri mengatakan, evauasi tersebut sangat penting, sebab Bappeda diharapkan lebih baik dari OPD yang lain. Utamanya soal perencanaan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sulbar, Hasan Bado menilai perencanaan Bappeda belum sepenuhnya mengakomodir skala prioritas daerah. Utamanya kata Hasan Bado kebutuhan mendesak infrastruktur pedesaan.
“Karena kita adalah daerah agraris, harus ada penguatan jalan tani. Tapi justru saya melihat dalam perencanaan, kebutuhan infrastruktir pedesaan sangat kurang,” katanya.
Politisi PKB itu mengatakan, masing – masing desa memiliki kebutuhan sendiri. karena itu, menurutnya, Bappeda harus bergerak sesuai dengan kebutuhan di daerah kita.
“Karena Permendagri itu keluar berdasarkan kondisi atau hasil kunjungan dan atau hasil diskusi dari daerah,” pungkasnya
ADVETORIAL
