Mamuju (Quantumnews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ikut menyorot mangkraknya proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Sulbar.

Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H. Sudirman menilai hal itu sudah merugikan daerah.

Apalagi, gedung perpustakaan diharap menjadi salah satu penunjang sumber daya manusia masyarakat Sulbar.

Politisi Golkar itu pun menyinggung profesionalisme Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam menetapkan pemenang tender.

Bahkan, ia menyebut proses tender sarat politisasi.

“Tendernya ini sarat politisasi, kenapa saya bilang begitu, karena indikatornya seorang kontraktor harus punya modal. Nyatanya, kontraktor ini tidak mampu mengelola pekerjaan dengan anggaran besar,” ujar Sudirman, Jumat, 1 April 2022.

Senada itu, Ketua LSM Laskar Antikorupsi (LAK) Sulbar, Muslim Fatillah Azis mensinyalir pihak ketiga proyek gedung perpustakaan
tidak memiliki peralatan yang lengkap dalam melaksanakan pekerjaan.

Muslim juga menyinggung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulbar yang dinilai tidak mengerti tentang teknis, sehingga terkesan ada pembiaran yang berdampak keterlambatan pekerjaan.

Untuk diketahui, pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Sulbar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sekira Rp 15 miliar.

Proyek tersebut dikerjakan PT Sinar Wattang Polewali.

Belakangan, kontrak perusahaan itu sudah diputus karena tak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Wartawan mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulbar, Darmawati, namun salah satu staf yang bersangkutan mengatakan Darmawati tidak enak badan.

ADVETORIAL

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *