Mamuju (Quantumnews) – Ketua Komisi III DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah menilai anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Pemprov Sulbar belum maksimal.
Hal ini disampaikan Andi Muslim Fattah menanggapi penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar Tahun 2020.
“Banyak hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan APBD tahun 2020. Salah satunya adalah anggaran Covid-19 yang belum dikelola maksimal. Makanya, kami minta penjelasan untuk ini, dan ke depannya kami harap bisa dimaksimalkan, sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 ini bisa merasakan manfaatnya,” kata Muslim, Rabu (16/6/2021).
Selain itu, tambah politisi senior Partai Golkar ini, Silpa tahun 2020 juga tergolong tinggi dan sejumlah temuan atau rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar. Setidaknya ada 18 temuan BPK RI yang harus ditindaklanjuti.
Makanya, Muslim sepakat dengan pernyataan Fraksi Golkar saat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2020. Fraksi Golkar menyoroti tingginya silpa dan kinerja pemprov dalam mengelola keuangan yang kurang bagus.
Hal lain, DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan pinjaman dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar Rp37 miliar.
“Ini sangat disayangkan, kalau peminjaman oleh pemprov tentunya nanti pengembaliannya gunakan dana APBD. Tapi, DPRD tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses peminjaman ini. Makanya, wajar kalau hal ini dipermasalahkan oleh teman-teman fraksi,” kata Muslim.
Saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan gubernur atas pelaksanaan APBD tahun 2020, Juru Bicara Fraksi Golkar Taufiq Agus mengatakan, pihaknya meminta gubernur dan jajarannya ke depan agar lebih fokus mengalokasikan anggaran kepada program yang tertuang dalam RPJMD seperti jalan, kelistrikan, rumah layak huni dan tutupan lahan dan lain sebagainya.
Taufiq Agus menjelaskan jika angka Silpa tinggi maka secara otomatis banyak uang daerah yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena itu Ia mendorong agar pemprov lebih maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga ke depan Silpa tidak lagi signifikan.
“Atas nama Fraksi Golkar, kami menyayangkan Pemprov Sulbar tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan pinjaman dana PEN, juga alfa dalam penganggaran BPJS Kesehatan, tingginya angka Stunting, dan pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal.”terangnya.
ADVETORIAL
