Mamuju (Quantumnews) – Debat publik putaran terakhir Pilkada Mamuju tahun 2020, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju berlangsung di D’Maleo Hotel Mamuju, Rabu, (02/12/2020).
Kedua pasangan calon; Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H.,M. Si- Ado Mas ud, S.Sos dan Drs. H. Habsi Wahid , M.M-H. Irwan SP Pababari, S.H., MTP berikut masing-masing tim pemenangan turut hadir pada pelaksanaan debat publik yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat hari itu.
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang dalam sambutan pembukanya menitip harapan besar kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan Pilkada tahun ini agar mampu menjaga kondusifitas daerah. Mengambil peran aktif di masing-masing segmen kehidupan demi terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang adil, aman dan damai.
“Berkompetisilah secara sehat. Hindari saling hujat, apalagi saling fitnah,” harap Hamdan di debat publik putaran terakhir yang juga dihadiri pihak Bawaslu, TNI dan Polri hari itu.
KPU, sambung Hamdan, tetap berupaya maksimal lewat ragam kagiatan yang telah dan masih akan dilakukan dalam mewujudkan kualitas Pilkada Mamuju yang semakin baik. Meski begitu, keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat tetap jadi hal yang mesti terlaksana demi MACOA-nya Pilkada Mamuju 9 Desember 2020 nanti.
“KPU sekadar titik kecil dari sebuah lingkaran besar yang mesti tetap bergerak untuk terwujudnya Pilkada Mamuju yang MACOA. Peran serta dari semua pihak jelas jadi hal yang sedari dulu tetap kami semogakan,” sambung dia.
Terlebih karena Pilkada kali ini harus dilaksanakan di tengah wabah virus Corona. Menurut Hamdan, informasi seputar jaminan keamanan pemilih di TPS wajib untuk terus disuarakan.
“Penerapan protkokol kesehatan lewat 12 hal baru yang akan diberlakukan di TPS nanti harus terus tersosialisasi kepada pemilih,” demikian Hamdan Dangkang.
Untuk informasi, debat publik putaran terakhir tersebut dipandu oleh wartawan senior asal Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli. Adapun tema debat publik yakni “menyelesaikan persoalan daerah guna menyelaraskan pembangunan di daerah dengan pusat dan menjaga keutuhan NKRI”.
