Mamuju Tengah (Quantumnews) – Terkait pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), H. Arsal Aras tegaskan bahwa, tidak semua program pembangunan di desa harus dibiayai oleh kabupaten.
Penegasan Ketua DPRD itu bukan tanpa alasan, karena desa saat ini sudah diberikan anggaran melalui APBD dan APBN yang jumlah tidak sedikit, sehingga program pembangunan di desa itu tidak semua harus dibiayai oleh kabupaten.
“Untuk itu, Bappeda harus memperkuat bahwa tidak semua program atau wilayah desa itu harus dibiayai oleh kabupaten begitupun sebaliknya, karna kenapa, Kabupaten Mateng ini sudah berdiri kurang lebih 6 tahun, namun wajah Kabupaten Mateng ini belum dipoles. Sehingga belum memperlihatkan bahwa seperti inilah ciri khasnya Mamuju Tengah. Ini belum nampak,” ungkap Arsal saat Musrembang tingkat Kecamatan Topoyo, Selasa 5/3
Namun demikian kata Arsal, saat ini Pemerintah Kabupaten Matemg sedang menggenjot percepatan pembangunan Tugu Benteng Kayu Mangiwang yang merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Mateng yang sementara dalam proses pembangunan.
“Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah publik juga ingin mengetahuinya, sehingga dengan demikian kewajiban kita pemeritah daerah baik itu didesa maupun di kabupaten harus disampaikan kepada publik, sehingga publik mengetahuinya untuk itu kita harus memberikan informasi kepada masyarakat misalnya papan informasi,” terangnya.
Ditahun 2019 lanjutnya, pemerintah kabupaten telah mengucurkan dana kurang lebih Rp 90 milayar untuk 54 Desa, ada yang mendapatkan Rp 1 milyar lebih bahkan ada Desa sampai 2 milyar lebih. Ini menandakan bahwa bentuk keseriusan pemerintah daerah memberikan porsi 10 persen untuk desa, begitupun dengan tunjangan dari pusat.
“Jika kita dapat bersinergi, kita akan mampu menyeimbangkan terkait dengan infrastruktur antara Kabupaten dan Desa, hanya memang ada yang menjadi skala prioritas, secara khusus di Kecamatan Topoyo hampir semua desa dapat di akses terkecuali Desa Salule’bo, maka mungkin pemerintah punya perhatian lebih terhadap Desa salule’bo, karna akses ke dusun-susun itu hampir tidak dapat dilalui oleh roda 4 hanya dapat dilalui dengan roda 2,” tuturnya.
Begitupun dengan pendidikan lanjutnya lagi, Pemda telah mengalokasikan kurang lebih 20 persen anggaran, sampai saat ini infrastruktur SD dan SMP menjadi prioritas sampai kepada pelosok-pelosok, sehingga tidak terjadi lagi bahwa orang di kota kualitas pendidikannya jauh lebih bagus dibanding di pelosok, untuk itu pemerataan guru akan menjadi perhatian baik di kota maupun di pelosok, tinggal bagaimana melakukan pemerataan.
“Kesehatan juga Pemda telah mengalokasikan kurang lebih 15 persen anggaran, kesehatan juga menjadi prioritas sampai kepada pelosok sehingga semua program pemerintah dapat berjalan dengan baik tidak hanya pada satu sektor saja,” beber Arsal.
Arsal tegaskan, pelayanan publik ini jauh lebih penting, kantor pemerintahan kabupaten sampai pada kantor pemerintahan yang ada didesa ini harus aktif, sehingga pelayanan publik tidak lagi menjadi persoalan, karna ketika pelayanan publik menjadi persoalan ini akan menjadi kekawatiran kalau pemerintah ini tidak berjalan, pemerintah ini tidak melayani publiknya.
“Kita telah melakukan pembangunan tetapi layanan publik juga harus diperbaiki dengan baik terutama di kesehatan, RSUD, Puskesmas, Kecamatan, Desa dan yang lainnya, karna masyarakat kita saat ini sudah cerdas. Untuk itu, kita harus berhati-hati terhadap pelayanan publik bagaimana kita melanyani masyarakat kita dengan baik,” pungkasnya. (Aming)
